“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, penguatan digitalisasi dan penyempurnaan alur kerja harus terus dilakukan agar setiap tahapan layanan berjalan lebih efisien dan akurat. Dengan pemanfaatan teknologi, data pertanahan diyakini dapat dikelola secara lebih modern serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan BPN.
Pelayanan pertanahan di wilayah Papua saat ini ditangani oleh dua Kanwil, yakni Kanwil BPN Provinsi Papua yang membawahi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah; serta Kanwil BPN Provinsi Papua Barat yang menaungi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan reformasi layanan pertanahan. Ia mengajak seluruh pegawai di Kanwil BPN Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, disiplin, dan profesionalisme demi menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya.
Sebelum memberikan pembinaan, Menteri Nusron melaksanakan sejumlah agenda kerja, antara lain menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), dan 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua. Ia juga menyosialisasikan Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat sebagai upaya memastikan hak masyarakat adat tercatat dengan jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
Kegiatan pembinaan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi bersama para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua. (Dok. Humas BPN Aceh Tenggara)