Paparan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Target ini disusun berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” ujar Dalu.
Dalu juga menjelaskan bahwa realisasi PNBP 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada aspek Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, misalnya, capaian hingga 31 Oktober 2025 tercatat Rp750,15 miliar, naik dari Rp642,13 miliar pada periode yang sama tahun 2024.
“Kenaikan ini mencerminkan konsistensi peningkatan layanan dan besarnya aktivitas pertanahan di berbagai daerah,” ujarnya.
Melihat perkembangan penerimaan yang terus bergerak positif, Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi terkait PNBP.
Adapun aturan yang akan disesuaikan meliputi:
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
- PMK Nomor 143/PMK.02/2021
- PMK Nomor 180/PMK.02/2021
Sementara regulasi yang tidak masuk dalam daftar revisi adalah PMO Nomor 98 Tahun 2024.
Dalu menambahkan bahwa layanan-layanan yang masuk dalam kelompok PNBP meliputi urusan pertanahan, pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, hingga pelatihan teknis pertanahan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi atas konsistensi capaian PNBP ATR/BPN yang terus meningkat sepanjang 2020–2025. Ia berharap target yang tersisa dapat dikejar dalam waktu dekat.
“Dari target Rp3,2 triliun, semoga Desember 2025 sudah terselesaikan. Penyesuaian tarif PNBP nantinya harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Dok. Humas BPN Aceh Tenggara)