PT. TUNAS KARYA MEDIA

SiberAceh


Bali | SiberAceh.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya integritas para surveyor dalam menjaga tata kelola pertanahan nasional. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).

Di hadapan para surveyor dari berbagai daerah, Menteri Nusron meminta agar para anggota MASKI tidak membiarkan diri dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merebut sumber daya agraria secara tidak sah. Ia menekankan bahwa tanah merupakan sumber daya strategis yang rawan diperebutkan, sehingga integritas para pelaku teknis menjadi kunci utama.

“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” tegas Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga mengingatkan kembali kasus “Pagar Laut” yang sempat menyita perhatian publik di awal masa jabatannya. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan pertanahan tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan oknum surveyor. Ia menambahkan, godaan untuk melakukan pelanggaran akan selalu ada karena tanah merupakan sumber daya terbatas yang tidak bisa diciptakan manusia.

“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ada dua instrumen penting dalam pengelolaan pertanahan: pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan dan para surveyor sebagai pelaksana teknis di lapangan. Karena itu, kesalahan atau manipulasi di tahap awal, khususnya pengukuran, bisa menjadi pintu masuk kejahatan pertanahan.

Menteri Nusron menyebut bahwa hampir semua praktik mafia tanah bermula dari manipulasi data fisik atau data pengakuan. Pada aspek fisik, rekayasa tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pelaku lapangan. Sedangkan pada aspek pengakuan, rekayasa bisa muncul melalui dokumen yuridis atau administrasi lainnya. Namun semua itu, katanya, tidak akan berdiri jika data fisik tanah tercatat dengan baik dan akurat.

Ia berharap MASKI dapat meningkatkan peran strategisnya dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan. Dengan anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI dinilai memiliki peran penting dalam membenahi berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi.

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” kata Menteri Nusron.

Usai membuka Munas, Menteri Nusron meninjau sejumlah booth pameran untuk melihat teknologi dan alat survei terbaru. Turut mendampingi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging beserta jajaran. (Dok. Humas BPN Aceh Tenggara)

Lebih baru Lebih lama